"SUBSIDI energi (BBM dan listrik) tahun 2012 mencapai Rp306 triliun atau 20% dari total belanja negara!" ujar Umar mengutip Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Soemantri Brodjonegoro dalam diskusi di CSIS Selasa, (Kompas, 17-10).
"Kata Bambang Soemantri, kewenangan menaikkan harga BBM ada pada pemerintah, dengan keputusan akhirnya pada Presiden SBY, yang peluangnya terbuka karena dalam UU APBN 2013 tak ada lagi pasal yang membatasi pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi—seperti pada UU APBN 2012!"
"Berarti masalahnya, beranikah pemerintah menuai risiko politik menaikkan harga BBM bersubsidi ketika hasil survei Partai Demokrat dan partai-partai koalisi pemerintah cenderung terus memburuk?" tukas Amir. "Kebijakan menaikkan harga BBM dan TDL jelas tidak populer karena memicu kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat, hingga kemungkinan dicari cara lain mengatasinya selalu terbuka!"
"Risiko politiknya tentu akan diperhitungkan dengan matang, lebih-lebih karena 2013 itu tahun terakhir memasuki pemilihan umum legislatif yang berlangsung semester awal 2014!" tegas Umar. "Lalu konsekuensi apa yang harus dipikul jika pemerintah menghindar dari menaikkan harga BBM dan TDL?"
"Beban subsidi semakin tak terpikul APBN! Kian tak mampu lagi membangun infrastruktur!" jawab Amir.
"Padahal, jumlah subsidi energi 2012 itu menurut Didik J. Rachbini dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) cukup untuk membangun jalan baru 10 ribu kilometer! Catatan Indef, 2007—2012 rata-rata setiap tahun pendapatan negara naik 10,92%, sedangkan belanja negara naik 14,55%! Akibat defisit kian berat, RAPBN 2013 sulit menjawab masalah krusial saat ini, pengangguran, kemiskinan, deindustrialisasi, serta ancaman krisis pangan dan energi!" (Kompas, idem)
"Celakanya peningkatan defisit itu hanya untuk belanja birokrasi, bukan meningkatkan peran stimulus fiskal agar lebih terjamin peningkatan sumber-sumber pendapatan!" tegas Umar. "Cara seperti itu hanya akan mewariskan beban segudang persoalan kepada pemerintah mendatang! Dan itu, melengkapi beban utang negara ini yang menurut Kompasiana (5-9-2012) mencapai Rp1.959,85 triliun pada 2012, bayar bunga Rp117,79 triliun per tahun!" ***
0 komentar:
Posting Komentar