"PDIP dan Partai Golkar memprotes Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena pengelolaan Sistem Informasi Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik (Sipol) menyertakan LSM asing International Foundation for Electoral System (IFES)," ujar Umar.
"Kedua partai utama itu menegaskan kehadiran IFES dalam bagian dari proses pemilu itu amat mengganggu ekspresi kebebasan bangsa merdeka, apalagi pemilu merupakan aktualisasi kedaulatan bangsa!"
"Protes PDIP dan Partai Golkar bisa dipahami, karena kehadiran LSM asing dalam proses administrasi pemilu kita sungguh tak pada tempatnya!" timpal Amir.
"Gagasan Sipol untuk memodernisasi sistem administrasi pemilu secara elektronis amat baik, lebih praktis, dan (sebenarnya) mempermudah parpol-karena berkarung data bisa dimasukkan sebuah disket program Excel, setiap parpol dengan akun 'admin' bisa mengontrol basis data, bahkan memperbaiki datanya lewat akun 'operator' yang dibuat oleh akun 'admin'!"
"Sipol jadi merendahkan martabat bangsa, karena sekadar program komputer seperti itu saja harus ditangani orang asing, seolah warga Indonesia ini amat bego tak bisa membuat program sejenis!" tegas Umar.
"Jika alasan KPU karena pada Pemilu 2009 peranti komputer yang ditangani anak bangsa sendiri macet, hingga mengganggu proses penghitungan suara, mungkin pantas disimak kecurigaan PDIP, ada kecenderungan waktu itu peranti komputer dibuat sedemikian untuk menguntungkan kontestan tertentu! Atau kemungkinan lain, tender pengadaan peranti komputer pada pemilu lalu itu kurang beres, hingga yang didapat komputer jelek dan tenaga teknis kurang ahli!"
"Untuk itu, amat bijaksana jika KPU meninjau kembali penyertaan IFES dalam Sipol!" timpal Amir. "Karena jelas tak pantas kalau baru di awal tugasnya sekaligus awal proses pemilu KPU sudah membuat gara-gara yang bisa menjadi bom waktu perusak hasil akhir pemilu yang seharusnya bisa diterima semua pihak!"
"Lebih penting lagi agar KPU membersihkan dirinya dari elemen asing itu, karena dalam tugasnya ke depan nanti KPU akan mengambil keputusan-keputusan yang lugas dan tegas, tak bisa ditawar-tawar!" tegas Umar. "Sikap lugas dan tegas itu sukar dilakukan kalau ada ganjalan bersifat prinsip di tubuh KPU sendiri! Sipol didukung, tapi tanpa IFES!" ***
0 komentar:
Posting Komentar