Isyarat Pusat, Rampingkan Birokrasi!

"DARI usulan formasi 35 ribu orang CPNSD 2013 yang diajukan pemprov dan kabupaten/kota se-Lampung—minus Tulangbawang Barat dan Pesisir Barat—ternyata formasi 784 orang saja yang disetujui pusat!" ujar Umar. "Itu pun yang 400 orang khusus untuk daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat (sebelumnya tak diajukan) dan Kabupaten Mesuji 144 orang! 

Di luar itu praktis, dari 35 ribu yang diajukan hanya 240 orang yang disetujui pusat!" "Itu isyarat dari pusat agar pemerintahan di daerah merampingkan birokrasi!" timpal Amir. "Alasan penolakan ditegaskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, lebih dari 60% APBD itu hanya untuk belanja pegawai! Akibatnya, anggaran pembangunan untuk rakyat dan belanja modal jadi amat minim!"

"Konsekuensi APBD lebih besar dilahap belanja pegawai, feedback-nya ke penerimaan daerah kian lemah! Pembangunan pun mengalami declane—kemunduran berlanjut dari waktu ke waktu!" tegas Umar. "Gejala decline terlihat pada melemahnya kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban untuk pelayanan publik, seperti perawatan infrastruktur, jalan, dan irigasi kabupaten yang terbengkalai hingga dibiarkan rusak sampai hancur!" 

"Tapi kenapa isyarat pusat itu dilakukan lewat pemangkasan yang drastis, dari usulan 35 ribu praktis cuma 240 yang disetujui, tak sampai 1% pun?" tukas Amir. "Mungkin pusat curiga, birokrasi di daerah sudah kegemukan masih mengajukan usulan untuk ribuan calon pegawai baru lagi, jangan-jangan penerimaan CPNSD itu dijadikan ajang menumpuk kekayaan pribadi pejabat daerah sehingga tak peduli belanja pegawai telah menelan mayoritas APBD!" timpal Umar. 

"Kecurigaan demikian sekaligus menunjukkan kemungkinan, rupanya bagi hasil pusat-daerah dalam proses penerimaan CPNSD selama ini kurang adil! Bagian untuk orang pusat yang mempertinggi tarif tak resmi untuk lolos seleksi CPNSD ternyata hanya fiktif semata!" 

"Itu saja bahkan belum cukup! Ada pejabat merekrut pegawai honorer di dinasnya, meskipun sudah banyak pegawai di kantornya tak ada yang dikerjakan!" tegas Amir. "Karena itu, untuk memperbesar porsi anggaran untuk rakyat, kontrol penerimaan CPNSD dan pegawai honorer harus diperketat!" ***