Nasib Jelek Jl. Sutami-Jl. Tirtayasa!

"NASIB Jalan Sutami—Jalan Tirtayasa jelek!" ujar Umar. "Bagai anak haram, tak ada yang mau bertanggung jawab atas jalan 'ruas lingkar luar' Kota Bandar Lampung itu!"

"Sejatinya itu jalan provinsi, Pemprov Lampung yang wajib merawatnya!" timpal Amir. 

"Tapi Pemprov kata Sekretaris Dinas Bina Marga Veny Libriyanto melalui SK Gubernur 2012 telah menyerahkan ruas jalan itu ke Pemkot Bandar Lampung. Namun, Wali Kota Bandar Lampung belum mau menerima penyerahan itu sebelum diperbaiki karena biaya perbaikannya mahal! Sementara penyerahan itu secara formal belum terlaksana, jalannya makin hancur, Dinas Bina Marga mengusulkan ke pusat agar ruas jalan tersebut dijadikan jalan nasional! Nasib usul itu hingga kini belum jelas!" (Lampost, 15-7)

"Peluang usul itu terkabul dalam waktu dekat kayaknya berat!" tukas Umar. "Sebab pusat sendiri kewalahan merawat 38 ribu km jalan nasional! Menteri PU Djoko Kirmanto mengakui perbaikan jalan mudik tak bisa selesai sebelum Lebaran 1434 H." (Kompas.com, 15-7) 

"Padahal perbaikan jalan mudik itu, terutama di Pulau Jawa, kebanyakan hanya menambal lubang, hanya sebagian menambah lapisan aspal! Sedikit sekali yang harus direhabilitasi," timpal Amir. "Sedang ruas Jalan Sutami—Jalan Tirtayasa, seluruhnya harus direkonstruksi—dibongkar lapisan dasar fondasinya!" "Itu akibat ruas jalan tersebut sudah terlalu lama dibiarkan hancur oleh Pemprov yang berkewajiban merawatnya!" tegas Umar. 

"Tapi langkah Pemprov itu justru demi keadilan, karena banyak ruas jalan provinsi yang rusak separah itu juga tidak kunjung diperbaiki! Jadi kalau ruas Jalan Sutami—Jalan Tirtayasa diperbaiki malah terkesan tidak adil, mentang-mentang masuk wilayah kota dianakemaskan!" 

"Tapi dikemanakan anggaran pemeliharaan jalan provinsi, baik yang didapat dari pajak kendaraan bermotor (PKB), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil pajak nasional dan lain-lain yang diterima setiap tahun?" tanya Amir. "Tentu untuk belanja eksekutif-legislatif dan belanja pegawai dengan birokrasi yang terus membengkak!" tukas Umar. 

"Semisal Satpol PP, terlihat banyak hanya untuk mengamankan kantor dari demo! Padahal untuk itu polisi punya pasukan dalmas, antihuru-hara, dan Brimob dalam jumlah yang cukup!"