Salah Tanggap Perambah Register 45!

“PERAMBAH Register 45, Su­ngai­buaya, Mesuji, salah tanggap pada kehadiran tim terpadu Pemprov Lampung di kawasan itu!” ujar Umar. “Tim dengan 461 personel di bawah pimpinan Karo Ops Polda Lampung Saihimin Zainudin yang bertugas sosialisasi memberikan pemahaman dan penyadaran pada perambah, disambut perambah de­ngan kesiapan angkat senjata melakukan perlawanan!” 

“Sejak Minggu (21-7) para perambah bersiap dengan aneka senjata tajam dalam 14 korlap (koordinator lapang­an), tak mau menerima tim sosialisasi menemui mereka dengan cara apa pun!” timpal Amir. “Mereka curiga, tim yang terdiri dari pasukan Polri, TNI, Pol. PP, dan Polhut itu akan mengusir mereka dengan cara paksa lewat kekerasan!

Akibatnya, perambah bersiap melawan kekerasan itu!” “Salah tanggap perambah pada tim yang sebenarnya bertugas untuk sosialisasi itu mungkin terjadi karena kedatangan tim terpadu terkesan seperti pasukan yang siap perang!” tukas Umar. 

“Akibatnya, perambah yang selama ini juga ada yang sudah latihan menghadapi situasi seperti itu, meresponnya sesuai latihan yang telah mereka lakukan!” “Artinya perlu dicari cara untuk menyampaikan kepada mereka, setidaknya setiap pimpinan dari 14 kelompok perambah itu, bahwa tugas sosialisasi bukan cuma tertuju pada mereka!” timpal Amir. 

“Tapi juga kepada pemerintah daerah dan DPRD Mesuji, warga Moro-Moro, lalu perambah asal Kabupaten Mesuji, dan yang berasal dari luar Mesuji! Setiap kelompok sasaran sosialisasi yang akan berlangsung 18 hari dari 19 Juli sampai 5 Agustus itu punya materi sosialisasi khas! Sehingga, jika dihadapi dengan perlawanan frontal begitu justru bisa meru­gikan perambah dari peluang yang bisa didapat lewat solusi penyelesaian damai!” 

“Salah tanggap perambah dengan menutup diri dari segala bentuk dan cara sosialisasi itu jelas merugikan perambah sendiri karena berdasar rekomendasi TGPF bentukan Presiden SBY, ada peluang tak semua perambah disapu bersih!” tegas Umar. “Tapi, dengan perlawanan frontal dan menutup diri dari segala bentuk sosialisasi sehingga menjauhkan sendiri kemungkinan dialog, Pemprov malah didorong ke posisi tak ada pilihan lain dari sapu bersih semua!” ***