Dipilih Rakyat, Merampas Rakyat!

"DENGAN premis palsu, parpol Koalisi Merah Putih yang baru dipilih rakyat di Pemilu Legislatif 9 April, pada voting di DPR 25 September lusa akan merampas kedaulatan rakyat memilih langsung kepala daerah, dialihkan dipilih DPRD!" ujar Umar. "Premis palsu itu menyebutkan pemilukada langsung oleh rakyat gagal membawa kebaikan bagi Indonesia, karena boros biaya, jadi biang politik uang, dan menyulut konflik horizontal!"

"Premis yang mereka buat sebagai dasar perjuangan di parlemen itu palsu, karena biaya besar utama yang harus dikeluarkan justru untuk parpol itu sendiri!" timpal Amir. "Yakni, biaya sewa perahu, syarat mutlak bagi calon untuk diusung parpol dalam pemilukada! Lalu politik uang, merupakan cara politikus mendapatkan dukungan, jadi bukan rakyat yang bermain uang! Sedang konflik horizontal, amat jarang terjadi—paling banter satu atau dua kasus dari setiap seratus pemilukada, itu pun disulut politikus yang kalah! Juga bukan ulah rakyat"

"Jadi premis yang ditimpakan seolah akibat rakyat memilih langsung kepala daerah itu, sebenarnya semata akibat ulah dan kelakuan buruk politikus sendiri!" tegas Umar.

"Lebih buruk lagi, premis palsu itu dibuat dan diperjuangkan semata akibat kecewa kalah dalam pemilu presiden yang baru usai! Jadi, sifatnya hanya ulah untuk merepotkan pemenang pilpres! Sebab, menurut para pakar, kalau Koalisi Merah Putih menang pilpres, langkah politik dengan premis palsu itu takkan ada!"

"Alangkah konyolnya sistem politik negeri ini kalau ada suatu kelompok politik yang relatif besar, secara sengaja menggunakan kekuatannya hanya untuk mengganggu bahkan mengganjal usaha pemerintah menyejahterakan rakyatnya!" tukas Amir.

"Apalagi kalau langkah awal perjuangan tersebut dimulai dengan merampas kedaulatan rakyat!" "Melucuti kedaulatan rakyat itu mungkin penting bagi paradigma politik Koalisi Merah Putih ke depan, karena menurut pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti, parpol Koalisi Merah Putih yang tetap mendorong pilkada lewat DPRD akan terpuruk saat Pemilu 2019 mendatang!" (Kompas.com, 21/9) timpal Umar.

"Dengan pelucutan kedaulatan rakyat itu kondisi rakyat juga secara politik saat itu akan lemah, jadi perbandingan kekuatan antara rakyat dan parpol Koalisi Merah Putih secara kondisional tak jauh berbeda!" "Lain hal kalau rakyat bisa menggagalkan perampasan kedaulatannya!" tegas Amir. "Rakyat bisa lebih digdaya ke depan!" ***