Koalisi Merah Putih Vs Rakyat!

"SETELAH dalam pileg rakyat mendukung sejumlah parpol dengan 62% lebih suara, saat parpol-parpol itu bergabung dalam Koalisi Merah Putih mendukung Prabowo-Hatta suara rakyat untuk pasangan yang mereka dukung turun tinggal 46,85%!" ujar Umar. "Akibatnya, pasangan Prabowo-Hatta kalah dalam Pilpres 2014! Koalisi Merah Putih pun 'marah', mereka rampas kedaulatan rakyat untuk memilih langsung kepala daerah!" 

"Hak konstitusional rakyat untuk memilih langsung dialihkan kepada anggota DPRD, wakil parpol!" timpal Amir. "Lengkaplah, segala sesuatu buah reformasi perjuangan mahasiswa melengser rezin Orde Baru itu sepenuhnya menjadi milik parpol! Rakyat tak punya apa-apa lagi! Cuma mencoblos lembaran kertas suara dalam pemilukada saja pun, tidak diberi kesempatan lagi!"

"Reformasi buah perjuangan mahasiswa itu dibajak parpol sejak awal, dengan mengklaim dirinya sebagai aktor tunggal civil society saat melakukan amendemen konstitusi!" tegas Umar. "Calon presiden dan kepala daerah harus dari parpol! Pemilihan pimpinan lembaga dan komisi negara, juga oleh parpol melalui wakilnya di legislatif! 

Semua kekuasaan penentu di negara ini berada di tangan parpol!" "Tapi ada juga politikus risi, serakah pada kekuasaan begitu!" timpal Amir. "Maka itu, pemilihan umum baik untuk memilih presiden maupun kepala daerah diberikan kepada rakyat, sebagai pemenuhan hak konstitusional mewujudkan kedaulatan rakyat! 

Seiring itu, kemudian untuk calon kepala daerah boleh dari perseorangan!" "Tapi kini—kalau UU Pilkada baru jadi disahkan DPR 25 September—kedaulatan rakyat itu dirampas oleh Koalisi Merah Putih, yang dengan penguasaan mayoritas suara di parlemen yakin bisa memenangi seluruh pilkada!" tukas Umar. 

"Rakyat sebagai silent majority tentu diam saja! Perlawanan rakyat nanti, saat pemilu setelah mereka merasakan sakit haknya dilucuti dengan tuduhan sebagai pelaku politik transaksional 'wani piro'! Padahal, yang konkret memberatkan biaya pilkada justru 'sewa perahu' parpol—incumbent saja 'minta ampun' sehingga memilih jalur perseorangan seperti Satono!" 

"Kekeliruan koalisi itu, tak menghitung yang dirugikan hak konstitusionalnya, termasuk konstituen mereka sendiri!" timpal Amir. "Perasaan konstituen disakiti tak bisa disepelekan! Lebih-lebih oleh Partai Demokrat, yang bisa dicatat sejarah, prestasi terakhir Presiden SBY merampas kedaulatan rakyat! Catatan begitu tentu tak boleh ada! Maka itu, diharapkan MK akan memperbaiki arah sejarah!" ***