"DALAM realitas kepartaian yang oligarki, seperti kekuasaan multikompleks SBY atas Partai Demokrat dan Megawati atas PDIP, sebuah pilihan keputusan menyelamatkan kedaulatan rakyat bisa dikorbankan demi melampiaskan perasaan sang pemimpin!" ujar Umar. "Gejala itulah yang cenderung terjadi hingga kedaulatan rakyat dengan hak memilih langsung kepala daerahnya gugur dalam voting DPR pekan lalu!"
"Pernyataan SBY di YouTube dua pekan sebelumnya mendukung pilkada langsung oleh rakyat dengan alasan keinginan publik yang kuat untuk itu secara nyata bisa ditangkap sebagai isyarat membuka ruang rekonsiliasi dengan tokoh yang telah lama mencuekinya, Megawati!" timpal Amir.
"Tapi perasaan Megawati ternyata terlalu keras untuk menerima tawaran rekonsiliasi dari SBY itu! Bahkan, sampai ketulusan SBY untuk rekonsiliasi itu diperkuat lagi dengan konferensi pers Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mendukung pilkada langsung oleh rakyat dengan 10 syarat, peluang untuk rekonsiliasi itu tak digubris Megawati!"
"Bahkan, sampai pada detik-detik yang sangat menentukan perlunya perubahan perasaan Megawati terhadap SBY demi menyelamatkan nasib kedaulatan rakyat dalam pilkada, sikap Megawati yang telah mengkristal sebagai prinsip itu rupanya tak bisa berubah lagi!" tegas Umar.
"Maka terjadilah peristiwa dramatis di DPR, Fraksi Demokrat walk out sebagai ekspresi dari rasa kecewa SBY tawaran rekonsiliasinya tak dihargai oleh Megawati!"
"Jadi tampak jelas, kepentingan nasional sebesar nasib kedaulatan rakyat bisa dikorbankan demi lebih mementingkan perasaan kedua pemimpin oligarki!" tukas Amir.
"Namun, juga segera terlihat kesalahan bukan semata pada sang pemimpin yang lebih menonjolkan perasaannya ketimbang nasib kedaulatan rakyat, melainkan lebih pada sistem politik oligarki yang membuat kemungkinan seperti itu bisa terjadi!"
"Pandangan demikian menjadikan sidang paripurna DPR hingga hasil voting dini hari 26 September itu menjadi keharusan sejarah, bagi pembelajaran bangsa untuk keluar dari sistem politik oligarki jika ingin menjunjung kedaulatan rakyat!" simpul Umar.
"Sejauh sistem politik masih kepartaian oligarki, kedaulatan rakyat yang ditegaskan eksistensinya pada UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2) itu akan selalu bisa dikalahkan oleh perasaan para oligarki, seperti juga kelompok yang membalas kekalahan di pemilu presiden dengan merampas kedaulatan rakyat!" ***
0 komentar:
Posting Komentar