"DIRETUR Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris menyatakan Tim Transisi Jokowi-JK yang dipimpin Anies Baswedan telah bertemu dengan BPJS membahas integrasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS Kesehatan!" ujar Umar. "Hasil integrasi itu, menurut Fahmi Idris, adalah meningkatnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi Jaminan Plus Plus!" (Kompas.com, 6/9)
"Secara prinsip, kata Fahmi, KIS bukanlah program yang sama sekali baru karena merujuk pada UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)," timpal Amir. "KIS yang diterapkan Jokowi-JK memberi penguatan SJSN pada program BPJS, hingga menjadi Jaminan Plus Plus! Plus pertama, peserta tidak mampu yang saat ini belum dibiayai ditambah. Plus kedua premi, iuran yang selama ini belum sesuai ditambah. Plus ketiga, program mencegah agar tidak sakit diperkuat!"
"Mengenai jumlah iuran yang sesuai untuk peserta tidak mampu yang dewasa ini disubsidi pemerintah sebesar Rp19.500/bulan, ujar Fahmi, sebenarnya diusulkan Dewan Jaminan Kesehatan Nasional Rp27 ribu/bulan!" tukas Umar.
"Namun, Fahmi belum bisa memastikan akan disesuaikan menjadi berapa iuran tersebut. Sementara iuran untuk layanan rawat inap saat ini, kelas III Rp25.500/bulan, kelas II Rp42.500/bulan, dan kelas I Rp59.500/bulan. Apakah iuran yang dibayar peserta juga naik, Fahmi belum memastikan!"
"Dengan Jaminan Plus Plus itu program KIS memberikan tambahan pelayanan kesehatan!" sambut Amir. "Penambahan iuran itu untuk menambah peralatan kesehatan yang masih diperlukan bagi memenuhi standar pelayanan SJSN!"
"Integrasi KIS dan BPJS kesehatan untuk peningkatan menjadi jaminan kesehatan nasional plus plus tentu menggembirakan, meski harus tambah subsidi yang nantinya mungkin ditutupi lewat pengalihan dana subsidi BBM!" tegas Umar.
"Peningkatan layanan kesehatan jelas masih diperlukan, terutama untuk menambah kapasitas RS, karena keluhan masih terdengar tentang kurangnya tempat rawat inap di RS kelas III akibat kian ramainya pasien BPJS!"
"Namun, jangan kira semua itu akan jalan serbamulus!" tukas Amir. "Untuk jaminan kesehatan nasional buat rakyat, program yang dibuat Obama saja bisa terganjal di parlemen karena pendukung Obama di parlemen kalah banyak!
Ada saja alasan dibuat untuk mengganjal! Perbandingan dukungan di parlemen itu Jokowi lebih lemah dari Obama! Jadi, dibutuhkan doa rakyat agar program jaminan kesehatan nasional bisa ditingkatkan!" ***
0 komentar:
Posting Komentar