"UUD 1945 menyatakan, 'Kedaulatan ada di tangan rakyat!' tegas Ridwan Kamil, wali kota Bandung, di akun media sosialnya dikutip detik.news (Kamis, 11/9) sebagai penegas sikapnya mendukung pemilukada langsung oleh rakyat!" ujar Umar.
"Ridwan Kamil bersama 75 kepala daerah atas nama 549 wali kota dan bupati anggota Apeksi dan Apkasi, hari itu berkumpul di Jakarta membuat pernyataan bersama menolak pilkada oleh DPRD!"
"Ridwan Kamil mengutip UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2), kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar," timpal Amir.
"Pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar itu pada Pasal 22E Ayat (1), pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun. Ayat ini disebut amalan pelaksanaan kedaulatan rakyat karena pemilu secara langsung itu dilakukan oleh rakyat, tanpa berwakil!"
"UU No. 32/2004 menetapkan pemilukada sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat itu dan telah dilaksanakan sejak 2005 sesuai Pasal 22E tersebut, yakni secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil!" tukas Umar.
"Jadi aneh kalau ada satu pemilihan umum yang dilakukan berbeda dan bertentangan dengan pemilihan umum yang telah ditetapkan dalam UUD!" "Dengan itu tekad para kepala daerah untuk mempertahankan pemilihan umum kepala daerah langsung oleh rakyat itu punya dasar kuat secara konstitusional!" tegas Umar.
"Karena itu pula, banyak dari kepala daerah berani bersikap berlawanan dengan parpol pengusungnya yang ngotot memilih kepala daerah oleh DPRD!"
"Tak kepalang, para kepala daerah itu mengingatkan Presiden SBY akibat buruk kepala daerah dipilih DPRD, kepala daerah tak lagi memikirkan nasib rakyat seperti jika dipilih oleh rakyat, tapi akan lebih sibuk melayani DPRD yang tak pernah terpuaskan!" ujar Amir.
"Karena itu, para kepala daerah mendesak agar pemerintah segera menarik diri dari pembahasan RUU Pemilukada di DPR!"
"Namun, tokoh-tokoh parpol Koalisi Merah Putih—Partai Gerindra, PAN, PKS, Golkar, PPP dan Partai Demokrat—kian bersikukuh untuk merampas kedaulatan dari tangan rakyat dengan melakukan pilkada oleh DPRD, karena yakin mereka akan menang di 31 provinsi!" timpal Amir. "Dan rakyat, yang kedaulatan sebagai miliknya yang nilainya tak terhingga itu dirampas, tak bisa berbuat banyak! Paling-paling nanti pemilu depan, rakyat revans!" ***
0 komentar:
Posting Komentar