DUA tahun pemerintahan Jokowi-JK, para ahli menilai kepesatan pembangunan infrastruktur masih perlu diimbangi laju usaha pengentasan kemiskinan. Berharap, pengentasan kemiskinan bisa “pulang modal”.
Maksudnya, saat pemerintahan Jokowi JK dilantik 20 Oktober 2014, jumlah orang miskin pada September 2014 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 27,73 juta orang. Pada Maret 2016, jumlah orang miskin jadi 28,01 juta orang, artinya sampai saat itu pemerintahan Jokowi-JK masih tekor dengan jumlah orang miskin bertambah 280 ribu orang dibanding saat ia dilantik.
Data kemiskinan September 2016 belum keluar. Pada angka kemiskinan September 2016 inilah diharapkan jumlah orang miskin bisa pulang modal, setidaknya kembali seperti September 2014.
Itulah yang belum seimbang antara laju pembangunan infrastruktur dan usaha pengentasan kemiskinan, seperti juga dikatakan Sri Palupi, peneliti The Institute for Ecosoc Rights.
"Tidak sinkron antara kecepatan pembangunan infrastruktur di satu sisi dan kecepatan pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di sisi lain. Jadi, pembangunan infrastruktur belum menyambung dengan kebutuhan rakyat terbawah," kata Palupi. (Kompas, 18/10/2016)
Harapan, September 2016 angka kemiskinan di bawah 27,73 juta orang sehingga dua tahun pemerintahan Jokowi-JK kembali modal dalam jumlah orang miskin. Peluang untuk itu ditopang oleh berhasilnya Program Keluarga Harapan (PKH) mengurangi angka kemiskinan.
Itu terlihat pada data BPS September 2015, jumlah orang miskin tercatat 28,51 juta orang. Dengan intensifnya pelaksanaan PKH, pada Maret 2016 jumlah orang miskin menjadi 28,01 juta jiwa. Berarti, dalam enam bulan itu terjadi pengurangan jumlah orang miskin sebanyak 500 ribu jiwa.
Kalau prestasi sama bisa dicapai enam bulan berikutnya, berarti September 2016 jumlah orang miskin tinggal 27,51 juta jiwa. Ini yang harus dicapai.
Dengan PKH memberi bantuan dari Rp450 ribu sampai Rp3,7 juta per keluarga per tahun, sesuai variasi anaknya yang sekolah, sebenarnya cukup besar potensinya untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, ketidaksinkronan antarsektor di pemerintah membuat peluangnya buyar.
Contohnya saat PKH memberi harapan, Kementerian Pertanian dan Perdagangan melepas impor tapioka dan singkong berlebihan. Akibatnya harga singkong anjlok, nasib warga miskin desa yang mayoritas buruh tani terpuruk. Jadi, kerja besar ke depan adalah menyinkronkan langkah semua jajaran pemerintah. Apa bisa? ***
Data kemiskinan September 2016 belum keluar. Pada angka kemiskinan September 2016 inilah diharapkan jumlah orang miskin bisa pulang modal, setidaknya kembali seperti September 2014.
Itulah yang belum seimbang antara laju pembangunan infrastruktur dan usaha pengentasan kemiskinan, seperti juga dikatakan Sri Palupi, peneliti The Institute for Ecosoc Rights.
"Tidak sinkron antara kecepatan pembangunan infrastruktur di satu sisi dan kecepatan pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di sisi lain. Jadi, pembangunan infrastruktur belum menyambung dengan kebutuhan rakyat terbawah," kata Palupi. (Kompas, 18/10/2016)
Harapan, September 2016 angka kemiskinan di bawah 27,73 juta orang sehingga dua tahun pemerintahan Jokowi-JK kembali modal dalam jumlah orang miskin. Peluang untuk itu ditopang oleh berhasilnya Program Keluarga Harapan (PKH) mengurangi angka kemiskinan.
Itu terlihat pada data BPS September 2015, jumlah orang miskin tercatat 28,51 juta orang. Dengan intensifnya pelaksanaan PKH, pada Maret 2016 jumlah orang miskin menjadi 28,01 juta jiwa. Berarti, dalam enam bulan itu terjadi pengurangan jumlah orang miskin sebanyak 500 ribu jiwa.
Kalau prestasi sama bisa dicapai enam bulan berikutnya, berarti September 2016 jumlah orang miskin tinggal 27,51 juta jiwa. Ini yang harus dicapai.
Dengan PKH memberi bantuan dari Rp450 ribu sampai Rp3,7 juta per keluarga per tahun, sesuai variasi anaknya yang sekolah, sebenarnya cukup besar potensinya untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, ketidaksinkronan antarsektor di pemerintah membuat peluangnya buyar.
Contohnya saat PKH memberi harapan, Kementerian Pertanian dan Perdagangan melepas impor tapioka dan singkong berlebihan. Akibatnya harga singkong anjlok, nasib warga miskin desa yang mayoritas buruh tani terpuruk. Jadi, kerja besar ke depan adalah menyinkronkan langkah semua jajaran pemerintah. Apa bisa? ***
0 komentar:
Posting Komentar