PILKADA—pemilihan kepala daerah—itu memilih kepala daerah, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota, bukan memilih kepala suku, atau memilih pangeran dan ratu kecantikan, apalagi memilih raja. Artinya, kapasitasnya untuk menjadi kepala daerah yang harus dinilai, bukan yang macam-macam itu.
Hal itu perlu ditegaskan, karena di masyarakat yang tecermin di media sosial, merebak kriteria-kriteria acuan yang melebar bahkan menyimpang tentang kualifikasi calon.
Kualifikasi calon kepala daerah tentu yang cakap memimpin pemerintahan, memiliki pemahaman disertai kapasitas bagi usaha memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi bukan menonjolkan orientasi kesukuan maupun faktor-faktor SARA lainnya, atau ketampanan dan kejelitaan pasangan calonnya yang serasi, ada pula yang menonjolkan kekayaan dan sebagainya.
Lebih fatal lagi, di suatu daerah pilkadanya dilanjutkan oleh DPRD dengan menetapkan pengangkatan bupatinya menjadi raja! Ini suatu penyimpangan yang nyata, karena kewenangan DPRD menurut UU terbatas pada legislasi, budgeting dan controlling atau pengawasan. Tak ada tugas dan kewenangan DPRD untuk mengangkat dan menetapkan bupati menjadi raja, karena pemerintahan negeri kita berbentuk republik, bukan kerajaan.
Kecakapan untuk memimpin dan menjalankan pemerintahan seseorang calon sering tidak mendapat perhatian apalagi pengujian khusus. Padahal, untuk memainkan suatu peran dalam lakon film, sandiwara atau sejenisnya yang sifatnya hanya simulasi atau seolah-olah belaka, pemilihan aktornya dilakukan lewat casting yang tajam menilai dari berbagai aspeknya.
Sedang calon kepala daerah yang nyata akan menentukan nasib dan masa depan ratusan ribu orang warga daerahnya, kapasitas personal calon untuk mengemban peran yang berat itu tak diproses penilaiannya.
Untuk itu, pihak pertama yang seyogianya secara optimal melakukan casting calon kepala daerah adalah parpol pengusungnya, tidak semata pada mahar politiknya. Tapi realitasnya, sering terkesan pilihan parpol atas calon kepala daerah belum pada tokoh dengan kapasitas terbaik di suatu daerah untuk memerintah, tapi masih lebih sering pada pertimbangan yang melebar itu.
Tepatnya, nasib dan masa depan ratusan ribu orang yang digantungkan pada calon kepala daerah, belum menjadi pertimbangan utama parpol. Bahkan, pertimbangan terkait kepentingan politik lebih dominan ketimbang nasib dan masa depan warga daerahnya. ***
Kualifikasi calon kepala daerah tentu yang cakap memimpin pemerintahan, memiliki pemahaman disertai kapasitas bagi usaha memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi bukan menonjolkan orientasi kesukuan maupun faktor-faktor SARA lainnya, atau ketampanan dan kejelitaan pasangan calonnya yang serasi, ada pula yang menonjolkan kekayaan dan sebagainya.
Lebih fatal lagi, di suatu daerah pilkadanya dilanjutkan oleh DPRD dengan menetapkan pengangkatan bupatinya menjadi raja! Ini suatu penyimpangan yang nyata, karena kewenangan DPRD menurut UU terbatas pada legislasi, budgeting dan controlling atau pengawasan. Tak ada tugas dan kewenangan DPRD untuk mengangkat dan menetapkan bupati menjadi raja, karena pemerintahan negeri kita berbentuk republik, bukan kerajaan.
Kecakapan untuk memimpin dan menjalankan pemerintahan seseorang calon sering tidak mendapat perhatian apalagi pengujian khusus. Padahal, untuk memainkan suatu peran dalam lakon film, sandiwara atau sejenisnya yang sifatnya hanya simulasi atau seolah-olah belaka, pemilihan aktornya dilakukan lewat casting yang tajam menilai dari berbagai aspeknya.
Sedang calon kepala daerah yang nyata akan menentukan nasib dan masa depan ratusan ribu orang warga daerahnya, kapasitas personal calon untuk mengemban peran yang berat itu tak diproses penilaiannya.
Untuk itu, pihak pertama yang seyogianya secara optimal melakukan casting calon kepala daerah adalah parpol pengusungnya, tidak semata pada mahar politiknya. Tapi realitasnya, sering terkesan pilihan parpol atas calon kepala daerah belum pada tokoh dengan kapasitas terbaik di suatu daerah untuk memerintah, tapi masih lebih sering pada pertimbangan yang melebar itu.
Tepatnya, nasib dan masa depan ratusan ribu orang yang digantungkan pada calon kepala daerah, belum menjadi pertimbangan utama parpol. Bahkan, pertimbangan terkait kepentingan politik lebih dominan ketimbang nasib dan masa depan warga daerahnya. ***
0 komentar:
Posting Komentar