DUA tahun berkuasa pada 20 Oktober 2016, Jokowi-JK memberi kado yang menyenangkan rakyat, yakni pemberantasan pungli. Betapa pungli itu menyusahkan rakyat, dari urusan administrasi penduduk, pungutan di loket-loket pelayanan umum, sampai pemalakan di jalanan dan pasar oleh orang beratribut aparat maupun ormas tertentu!
Dari segala kesuksesan Jokowi-JK, artinya bagi rakyat mungkin belum ada yang setelak pemberantasan pungli. Terutama pada masyarakat lapisan bawah, dari pedagang emperan pasar tradisional, sopir truk, dan sejenisnya yang rutin setiap hari kena pungli. Soalnya, pembangunan proyek raksasa seperti jalan tol, bandara, dan destinasi wisata cuma dinikmati pemilik mobil dan turis asing. Sedang pemberantasan pungli benar-benar meringankan rakyat.
Kado tersebut dipaket dalam kebijakan pembenahan tujuh sektor bidang hukum yang diputuskan rapat terbatas Presiden Jokowi, Selasa (11/10/2016) pekan lalu. Tujuh sektor itu, pelayanan publik, penataan regulasi, pembenahan manajemen perkara, penguatan SDM penegak hukum, penguatan kelembagaan, pembangunan budaya hukum di masyarakat, dan pembenahan lembaga pemasyarakatan.
Pemberantasan pungli masuk pembenahan pelayanan publik. Sektor ini strategis, menyangkut hajat hidup orang banyak. Tapi, mungkin karena sejak awal pembenahannya memang mau dijadikan kado ulang tahun, tak heran kalau secara sengaja sektor yang demikian strategis baru disentuh untuk dibenahi setelah dua tahun rezim Jokowi-JK berkuasa.
Tentu ada alasan yang rasional kenapa urusan pelayanan publik dan sektor lain di bidang hukum pembenahannya belakangan. Salah satu alasannya bisa jadi karena nyaris di semua lini dan celah bidang tersebut dijubeli mafia. Buktinya, dalam waktu singkat saja banyak tersangka pelakunya ditangkap.
Celakanya, dari para tersangka yang telah digulung tim Operasi Pembersihan Pungli (OPP), jaringan mafia pungli di pelayanan publik itu kebanyakan justru aparatur pemerintah dan polisi.
Itu jelas mempersulit usaha menumpasnya tuntas karena musang yang beraksi di kandang ayam itu berbulu ayam sehingga baru diketahui dia musang hanya saat tepergok memangsa.
Jadi, kalau penyelesaian satu masalah ini saja butuh waktu, rakyat harus bersabar menanti perubahan yang lebih saksama. Sebab, dalam catatan dua tahun Jokowi-JK (Kompas, 17/10/2016), Presiden Jokowi mengakui masih banyak persoalan yang belum selesai. Meski demikian, kita ucapkan, "Selamat dua tahun berkuasa Jokowi-JK!" ***
Kado tersebut dipaket dalam kebijakan pembenahan tujuh sektor bidang hukum yang diputuskan rapat terbatas Presiden Jokowi, Selasa (11/10/2016) pekan lalu. Tujuh sektor itu, pelayanan publik, penataan regulasi, pembenahan manajemen perkara, penguatan SDM penegak hukum, penguatan kelembagaan, pembangunan budaya hukum di masyarakat, dan pembenahan lembaga pemasyarakatan.
Pemberantasan pungli masuk pembenahan pelayanan publik. Sektor ini strategis, menyangkut hajat hidup orang banyak. Tapi, mungkin karena sejak awal pembenahannya memang mau dijadikan kado ulang tahun, tak heran kalau secara sengaja sektor yang demikian strategis baru disentuh untuk dibenahi setelah dua tahun rezim Jokowi-JK berkuasa.
Tentu ada alasan yang rasional kenapa urusan pelayanan publik dan sektor lain di bidang hukum pembenahannya belakangan. Salah satu alasannya bisa jadi karena nyaris di semua lini dan celah bidang tersebut dijubeli mafia. Buktinya, dalam waktu singkat saja banyak tersangka pelakunya ditangkap.
Celakanya, dari para tersangka yang telah digulung tim Operasi Pembersihan Pungli (OPP), jaringan mafia pungli di pelayanan publik itu kebanyakan justru aparatur pemerintah dan polisi.
Itu jelas mempersulit usaha menumpasnya tuntas karena musang yang beraksi di kandang ayam itu berbulu ayam sehingga baru diketahui dia musang hanya saat tepergok memangsa.
Jadi, kalau penyelesaian satu masalah ini saja butuh waktu, rakyat harus bersabar menanti perubahan yang lebih saksama. Sebab, dalam catatan dua tahun Jokowi-JK (Kompas, 17/10/2016), Presiden Jokowi mengakui masih banyak persoalan yang belum selesai. Meski demikian, kita ucapkan, "Selamat dua tahun berkuasa Jokowi-JK!" ***
0 komentar:
Posting Komentar