Kata Kunci

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda Fazani

Rp409 Triliun untuk Infrastruktur!

INFRASTRUKTUR mendapat alokasi anggaran Rp409 triliun dalam RAPBN 2018. Besarnya anggaran infrastruktur itu dipahami karena infrastruktur merupakan program unggulan Jokowi dan tahun 2018 adalah pertaruhan untuk unjuk sukses menuju pemilu yang dilaksanakan Juni 2019.
Anggaran infrastruktur itu dibagi ke sejumlah kementerian. Untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp106 triliun digunakan untuk pemeliharaan jalan nasional sepanjang 46 ribu km, membangun jalan baru sepanjang 856 km, pembangunan jalan tol 25 km, dan pembangunan jembatan sepanjang 8.761 mater. Juga pembangunan rumah susun buat masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 7.062 unit dan 11 bendungan baru.
Sedang Kementerian Perhubungan memakai anggaran infrastruktur sebesar Rp48 triliun untuk membangun jalur kereta api sepanjang 639 km, membiayai proyek LRT 23 km, dan pembangunan bandara baru di 15 lokasi.
Juga ada alokasi anggaran infrastruktur untuk investasi pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp41,5 triliun.
Di sektor informasi dan telekomunikasi dana infrastruktur digunakan untuk pembangunan desa broadband terpadu di 100 lokasi dan pembangunan BTS di 380 lokasi terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
Kemudian, masih ada lagi dana infrastruktur yang mungkin bisa digunakan memperbaiki jalan kabupaten yang sejak lama sebagian rusak dan sebagian besar lagi rusak parah, yakni dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp33,9 triliun. Dibagi rata semua provinsi, masing-masing bisa dapat Rp1 triliun.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah berharap agar alokasi anggaran infrastruktur itu bisa digunakan secara efektif sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan yang ditargetkan mencapai 5,4%. (Kompas.com, 16/8/2017)
Target pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2018 itu, menurut Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati merupakan angka minimal agar Presiden bisa "jualan" di Pilpres 2019. Bila angka pertumbuhan ekonomi dipatok di bawah 5,4%, menurut Enny, angka pengangguran, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan tidak akan turun.
“Karena itu, menurut saya ini bukan (hanya) pertaruhan tapi pembuktian, kalau tidak terbukti 2018, ya wasalam di (Pilpres) 2019," tegas Enny.
Target pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2018 itu cenderung cukup berat, dibanding dengan semester I 2017 hanya mampu mencapai pertumbuhan 5,01%. ***

0 komentar: