Budaya Korupsi Semakin Lestari!

"GERAKAN pemberantasan korupsi digalakkan dari Presiden sampai mahasiswa! Penindak koruptor ditambah sampai ada yang superbody, polisi ditambah kewenangan, tapi yang menjadi kenyataan justru budaya korupsi semakin lestari!" ujar Umar. "Itu bisa disimak dari hasil survei Indonesia Procurement Watch (IPW) atas 792 pengusaha rekanan pemerintah penyedia barang dan jasa di Jabodetabek, 89% menyatakan melakukan suap untuk memenangkan tender!" (Kompas, 16-7)

"Itu isyarat budaya korupsi semakin lestari!" timpal Amir. "Disebut makin lestari, karena meski hasil survei itu menyebutkan sebagian besar inisiatif suap datang dari pejabat dan panitia tender, 92% pengusaha rekanan pemerintah itu mengaku pernah melakukan suap saat mengikuti tender! Artinya, yang semula korupsi cuma abuse of power—penyalahgunaan kekuasaan dari pihak penguasa, terbukti irama gendang yang dipalu pejabat sudah diikuti tarian gayung bersambut!"

"Dengan itu secara budaya, korupsi tampak bukan saja mengakar pada kepentingan kubu penguasa, melainkan juga sudah masuk lajur 'biaya tetap' akunting sistem manajemen perusahaan!" tegas Umar. "Hal terakhir itu ditemukan dalam penggeledahan KPK atas kantor Nazaruddin—mantan bendahara umum Partai Demokrat—di mana staf keuangan bernama Yulianis membukukan pengeluaran uang yang diberikan ke seorang jenderal polisi!"

"Lebih bisa disebut semakin membudaya, karena pembagian suap atas kemenangan suatu tender dilakukan amat luas dan merata—tersingkap di sidang Tipikor kasus Wisma Atlet Palembang, dari pejabat legislatif (politisi), eksekutifnya berlapis-lapis dari pejabat kunci di pusat dan daerah, dari perorangan sampai kelompok!" timpal Amir.

"Luasnya sebaran distribusi suap itu sebenarnya justru berakibat rawan bocor, terutama dari pihak yang merasa kurang adil bagianya kecil dibanding besarnya anggaran proyek yang dijagal! Tapi justru karena korupsi telah semakin membudaya, korupsi dianggap pekerjaan biasa dan wajar, sehingga dilakukan semakin terbuka!"

"Gejala korupsi dilakukan semakin terbuka itu, terutama di daerah, cenderung terjadi akibat penciuman polisi dan jaksa kurang tajam!" tukas Umar. "Sering terjadi insiden dalam tender di daerah, petunjuk ada yang tak beres, tapi polisi dan jaksa tak mencium keanehan! Andai saja secara sistemik aparat hukum mampu menyelami proses tender pura-pura atau tender yang sudah diatur pemenangnya, budaya korupsi bisa ditekan secara lebih efektif!"