Mahasiswa Risau Bangsa Morat-Marit!

“KALANGAN mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia merisaukan situasi bangsa yang morat-marit dan kacau-balau dengan rusaknya tatanan bernegara dan berpolitik!" ujar Umar mengutip Kompas (7-7). "Elite politik telah mengabaikan tuntutan dan masalah riil rakyat! Mereka justru memilih pragmatisme dan uang! Situasi demikian dinilai mahasiswa sangat berbahaya dan mempertaruhkan nasib negara!"

"Salah satu penyebab, lemahnya kepemimpinan nasional yang telah mendorong bangsa terjebak dalam tumpukan berbagai masalah tanpa penyelesaian jelas!" timpal Amir.

"Karena itu, menurut Maman Abdurrakhman, Ketua BEM UI di Kompas (idem), untuk mengubah keadaan jadi lebih baik kita perlu melanjutkan semangat reformasi 1998 yang belum tuntas untuk memunculkan figur-figur pemimpin alternatif! Masyarakat telah jenuh dengan berbagai masalah yang muncul tanpa penyelesaian tuntas! Rakyat sudah kehilangan kepercayaan pada pemerintah!"

"Itu sejalan dengan penegasan Aditya Prana, mantan Ketua BEM UIN Syarif Hidayatullah, elite politik hanya memikirkan kepentingan sendiri dan kelompok! Aspirasi rakyat justru terabaikan!" lanjut Umar. "Menurut Aditya, negara ini bergerak tanpa arah, tanpa pemimpin, dan tanpa dorongan maju di hampir semua sektor kehidupan! Akibatnya rakyat menjadi korban, karena tak ada kebijakan yang benar-benar memihak dan mendorong kemakmuran. Presiden Yudhoyono punya konsep bagus dalam pidato, tetapi tak sungguh-sungguh dilaksanakan!"

"Semua itu tak bisa dilepaskan dari determinasi kekuasaan partai politik setelah membajak reformasi buah perjuangan mahasiswa 1998!" tukas Amir. "Kekeruhan terjadi dalam prosesnya karena determinasi kekuasaan itu diorientasikan bukan semata demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi lebih bagi kenikmatan pribadi elite politik dan power building para pemimpin partainya! Celakanya, determinasi itu dijalankan bahkan melampaui porsinya, sehingga tatanan politik, hukum, ekonomi, dan sosial morat-marit!"

"Dalam tatanan politik warga sipil dipereteli hak konstitusionalnya untuk memilih dan dipilih pada jabatan politik, yang baru dikoreksi pada hak nonparpol mencalonkan diri di pilkada!" timpal Umar. "Dalam tatanan hukum, kelebihan porsi determinasi membariskan politisi masuk bui, baik eksekutif mauun legislatif! Dalam ekonomi, bangsa kita semakin jauh dibawa menghamba pada kepentingan ekonomi internasional dengan liberalismenya! Semua itu membuat mahasiswa risau dan menjadi saatnya untuk mengoreksinya secara total dan tuntas!" ***