Moratorium PNS, Pokok Masalah Tak Terkatakan!

"MORATORIUM—penghentian untuk sementara—penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan tenaga honorer yang oleh Mendagri Gamawan Fauzi diharap keputusan presidennya bisa berlaku sebelum Oktober 2011 (Antaranews.com, 15-7), pokok masalah sebenarnya tak terkatakan dalam perbincangan publik!" ujar Umar. "Pokok masalah itu, alasan kenapa pertambahan PNS baru setiap tahun tak rasional hingga Kementerian Keuangan mengeluh kewalahan dengan peningkatan jumlah gaji yang harus dibayar!"

"Alasan yang pasti karena PNS—meski disebut PNS daerah—gajinya ditanggung Pemerintah Pusat, termasuk tenaga honorer, sebab dana di keranjang APBD mayoritas dari APBN!" timpal Amir. "Penguasa daerah terkesan seenaknya merektut pegawai, tanpa peduli Pusat jadi berat membayar gajinya!"

"Itu yang terlihat di permukaan! Di balik itu, seperti kasus upah pungut pajak daerah untuk pejabat yang Gamawan amat tahu masalahnya hingga ia usik untuk dikurangi persentasenya, dalam kasus penerimaan CPNS setiap tahun ini Gamawan yang juga bekas bupati dan gubernur pasti tahu sesuatu, tapi tak terkatakan!" tegas Umar. "Yakni, seperti yang menjadi rahasia umum, ada yang tidak adil dalam proses seleksi penerimaan CPNS!
Pertama, terjadi rogade penerimaan keluarga pejabat—keluarga pejabat daerah A diterima di daerah B dan sebaliknya! Kedua, penerimaan CPNS di sejumlah daerah menjadi sumber pendapatan tahunan para penguasa daerah di jalur aman dari pemeriksaan BPK dan BPKP! Nilainya spektakuler, per calon untuk bisa diterima harus bayar dari puluhan juta sampai lebih 100 juta! Jumlah calon lewat jalur ini bisa ratusan per tahun!"

"Pokok masalah yang tak terkatakan itu selama ini secara formal tak bisa dibuktikan!" tukas Amir. "Sering diadukan, pengusutannya tak berlanjut! Jika ada kejanggalan dan diangkat pers, seperti kasus calon yang saat seleksi CPNS ada di Tanah Suci, tapi namanya masuk daftar lulus tes CPNS, si calon yang terungkap belangnya digenjot sebagai pelaku suap! Sedang pejabat penerima suap lolos dari jerat hukum! Contoh seperti itu membuat calon lain takut mengadu dan menyingkap kasus suap, karena cuma jadi tumbal konyol! Bahkan, ada calon yang ketakutan dan lari menghilang!"

"Namun, apa lewat moratorium, menghentikan sementara penerimaan CPNS dan memutasi dari daerah yang berlebih pegawai ke daerah yang kekurangan, bisa menghapus hal tak terkatakan itu setelah moratorium diakhiri?" tanya Umar. "Bisa jadi justru sebaliknya, semakin sukar jalan masuknya, semakin tinggi pula nilainya!" ***