Rakornas, Balik ke Partai Penguasa!

"SEBANYAK 1.762 petugas keamanan dari Polres Bogor, Polda Jabar, dan TNI siap mengamankan Rakornas Partai Demokrat yang dihadiri 4.800 kader di Sentul, Bogor, Sabtu dan Minggu ini!" ujar Umar. "Agenda rakornas, menurut Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Jumat (22-7), adalah konsolidasi, perbaikan atas kekurangan di semua sendi organisasi, serta peningkatan kinerja partai maupun semua kader dalam masyarakat untuk memenangkan Pemilu 2014!"

"Agenda formal itu layak diakui sebagai usaha memulihkan citra partai dari babak belur akibat skandal korupsi wisma atlet yang melibatkan sejumlah kadernya—terutama Nazaruddin dan yang ia sebut terima bagian!" timpal Amir. "Tapi, kenapa semakin banyak usia, kian kurang solid integrasi kepemimpinan di puncak partainya?"

"Itu akibat kegandrungan SBY pada perubahan, ia coba juga pada Partai Demokrat yang ia dirikan! Dia ubah dari partai penguasa (party of the ruller) yang oligarkis pada kekuasaan dirinya, menjadi partai berkuasa—the rulling party!" tukas Umar. "Untuk itu, saat kongres di Bandung ia memberi contoh dengan menunjukkan sikap demokratis, netral di antara para calon ketua umum! Netralitas itu berbuah kalahnya calon pasangan putranya (Mallarangeng-Ibas), yang kemudian menghasilkan top leader Partai Demokrat trio Anas, Ibas, Nazaruddin!"

"Tapi, terbukti trio itu gagal mempraktekkan the rulling party!" timpal Amir.

"Pertama, oligarki SBY pada partai tak mudah digoyah bahkan oleh SBY sendiri! Apalagi oleh Anas! Kepemimpinan Anas tak kunjung menonjol, tenggelam di balik oligarki dan popularitas SBY! Dalam kondisi begitu, terjadi kecelakaan pada Nazaruddin, skandal suap perusahaannya terbongkar KPK! Partai Demokrat terimbas hingga harus dikembalikan ke citra semula yang personalized pada citra pribadi SBY—untuk itu perlu rakornas guna membawa partai balik ke partai penguasa, party of the ruller!"

"Gagalnya Anas dan kawan-kawan mewujudkan the rulling party juga karena pemerintahan dijalankan oleh koalisi—bukan partai berkuasa seperti di Amerika atau China—kementerian yang berkaitan dengan rakyat banyak bahkan dikuasai partai lain, seperti pertanian (PKS), tenaga kerja dan transmigrasi (PKB), perindustrian (Golkar), kelautan dan perikanan (Golkar)!" tegas Umar. "Grip Partai Demokrat pada pemerintahan dan massa (buruh-tani-nelayan-pedagang kecil) jadi tak kuat, tak efektif buat sebuah the rulling party mengelola pemerintahan! Tak ada pilihan lain, kecuali balik ke partai penguasa oligarkis!" ***