Hipmi Minta Presiden Cabut Subsidi BBM!

"KETUA Umum Hipmi—Himpunan Pengusaha Muda Indonesia—Erwin Aksa meminta Presiden SBY mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar dananya bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur! Subsidi BBM yang tahun ini Rp120,8 triliun juga telah menjadi beban amat berat pada APBN!" ujar Umar. "Kata Erwin, Presiden merespons usulnya, dalam waktu tak lama pemerintah akan membuat keputusan soal itu!" (Kompas, 12-7)

"Usul Hipmi itu brilian terutama jika dilihat pada realitas infrastruktur di seluruh negeri yang amat memprihatinkan!" timpal Amir. "Beban seberat itu pada APBN pantas dicarikan jalan keluarnya, agar dananya bisa dialirkan ke daerah untuk memacu peningkatan kesejahteraan rakyat!"

"Infrastruktur jelas faktor penting dunia usaha,kegiatan usaha yang lancar bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat!" tegas Umar. "Tapi, kaitan dunia usaha dengan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagian besar menyangkut sektor formal, kurang relevan dengan sektor informal! Terkait subsidi BBM misalnya, tukang ojek! Selama sulit BBM belakangan ini, untuk membeli BBM harus antre sampai dua jam, berarti setiap pengojek kehilangan dua jam operasi setiap hari—kalau setiap jam dua kali tarik @ Rp5.000, sehari kehilangan Rp20 ribu, satu bulan Rp600 ribu! Buat garis kemiskinan 2011 Rp234 ribu per orang per bulan, kehilangan jam operasi pengojek itu bisa dua orang kejeblos masuk jurang kemiskinan!"

"Lebih miris terakhir ini nasib nelayan yang jadi sarang kemiskinan--nelayan sekitar 15% dari jumlah penduduk menyimpan 25,5% dari total warga di bawah garis kemiskinan!" timpal Amir. "Dalam kondisi demikian, untuk kebutuhan BBM nelayan 2,5 juta kiloliter per tahun, kuota yang disiapkan cuma 700 ribu kiloliter, kekurangan 1,8 juta kiloliter! (Kompas, idem) Tajam, kemerosotan taraf hidup nelayan dengan kekurangan energi dua kali lipat lebih untuk operasinya itu!"

"Kenapa derita nelayan jadi sefatal itu?" kejar Umar. "Apa tak diperhatikan pemerintah?"

"Tak ada departemen atau kementerian yang menangani nelayan!" tukas Amir. "Kementerian yang ada cuma mengurusi laut dan ikan! Maka itu, saat nelayan kekurangan banyak BBM, tak satu instansi pun mengusahakan tambahan kuota!"

"Tragis nian nasib nelayan!" timpal Amir. "Namun dengan itu usul Hipmi mencabut subsidi BBM justru mendapat alasan kuat, karena subsidi tak dinikmati sebagian besar yang berhak! Dan itu kesalahan penguasa, tak membuat cabang kekuasaan yang serius mengayomi nelayan!" ***